JAKARTA - Badan Pangan Nasional mengajukan usulan peningkatan alokasi Domestic Market Obligation untuk minyak goreng kemasan rakyat.
Langkah strategis ini diambil guna memperkuat peran BUMN Pangan dalam menjaga stabilitas harga di pasar.
Bapanas menilai kenaikan kuota distribusi melalui jalur pemerintah sangat krusial bagi ketahanan ekonomi nasional.
Transformasi Strategi Distribusi Minyak Goreng Nasional
Pihak otoritas pangan mengusulkan agar porsi DMO Minyakita naik menjadi 60 persen.
Angka tersebut meningkat signifikan dari ketentuan sebelumnya yang hanya sebesar 35 persen saja.
Rencana ini bertujuan untuk meminimalisir fluktuasi harga yang kerap terjadi di tingkat pengecer.
Fokus Penguatan Peran BUMN Pangan di Pasar
Sekretaris Utama Bapanas, Sarwo Edhy, menyampaikan hal tersebut pada Senin 20 April 2026.
Beliau menekankan bahwa peningkatan alokasi akan memberikan kontrol lebih besar bagi pemerintah.
Dengan pasokan yang dominan di tangan BUMN, intervensi pasar bisa dilakukan cepat.
Evaluasi Efektivitas Penyaluran Melalui Jalur Pemerintah
Selama ini, alokasi 35 persen dianggap sudah cukup membantu menekan laju harga.
Namun, tantangan pasar yang dinamis memerlukan langkah penyesuaian volume pasokan yang rutin.
DMO sebesar 60 persen diharapkan mampu menutup celah kelangkaan di berbagai daerah.
Dampak Kebijakan Terhadap Pelaku Usaha Minyak Sawit
Para produsen minyak goreng diwajibkan memenuhi komitmen pasokan dalam negeri sebelum ekspor.
Kebijakan ini menjadi instrumen utama dalam mengendalikan ketersediaan barang secara nasional.
Pemerintah terus berkoordinasi dengan pelaku usaha guna memastikan kelancaran teknis di lapangan.
Target Penurunan Harga Hingga Mencapai Angka Acuan
Data terbaru menunjukkan harga Minyakita mulai bergerak turun mendekati harga acuan pemerintah.
Keberhasilan ini didorong oleh distribusi yang semakin masif ke pasar-pasar tradisional utama.
Stabilitas harga minyak goreng menjadi prioritas demi menjaga daya beli masyarakat luas.