ASEAN Tekankan Urgensi Penguatan Ketahanan Pangan dan Energi di Kawasan
CEBU, FILIPINA – Di tengah situasi global yang tidak menentu akibat konflik di Timur Tengah, negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) saat ini tengah berupaya keras memperkuat ketahanan kawasan. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. memberikan penekanan bahwa langkah koordinasi krisis sudah sangat mendesak untuk dilakukan.
"Kami membutuhkannya kemarin, bukan bulan depan atau tahun depan. Itulah cara kami menghadapi masalah ini," tegas Marcos Jr. sebagaimana dilansir dari berita sumber pada Selasa (12/5/2026).
Pertemuan KTT ASEAN ke-48 di Pulau Mactan kali ini menitikberatkan pada strategi menghadapi gangguan rantai pasok energi serta pangan. Salah satu kekhawatiran utama adalah dampak dari potensi penutupan Selat Hormuz, yang merupakan jalur vital pengiriman minyak dunia menuju Asia.
Dalam pembahasan mengenai cadangan bahan bakar regional, muncul usulan untuk mengaktifkan kembali ASEAN Petroleum Security Agreement (APSA). Melalui perjanjian ini, negara anggota diwajibkan untuk saling memberikan bantuan apabila terjadi gangguan pada pasokan minyak.
Meski demikian, implementasi kebijakan ini dinilai menantang oleh para ahli. Joanne Lin dari ISEAS-Yusof Ishak Institute berpendapat bahwa arsitektur keamanan energi di ASEAN belum sepenuhnya matang.
Menurutnya, saat terjadi krisis, setiap pemerintah cenderung lebih mengutamakan kebutuhan domestik dibandingkan komitmen regional. Selain itu, kendala birokrasi dalam proses ratifikasi perjanjian versi terbaru 2025 di beberapa negara juga masih menjadi hambatan.
Selain sektor energi, ancaman krisis pangan juga menjadi perhatian serius. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengusulkan agar mekanisme ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR) diperluas hingga mencakup cadangan pupuk.
Kawasan ini dinilai sangat rentan terhadap pasokan pupuk karena ketergantungan impor yang tinggi dari wilayah Teluk. Para ahli menyarankan negara produsen seperti Indonesia, Malaysia, Vietnam, dan Brunei untuk menghapus hambatan perdagangan guna menjamin kelancaran distribusi pupuk di internal ASEAN.
Para pemimpin ASEAN juga sepakat untuk menyusun protokol komunikasi dan koordinasi krisis bagi menteri luar negeri. Langkah ini bertujuan agar ASEAN memiliki satu suara dan respons yang cepat saat terjadi krisis lintas sektor, guna menghindari pernyataan yang saling bertentangan antarnegara.
Tantangan utama yang dihadapi tetap pada perbedaan kapasitas ekonomi dan kepentingan nasional masing-masing negara.
Sejarah menunjukkan pada krisis pangan 2007-2008, beberapa negara sempat melakukan pembatasan ekspor demi kebutuhan dalam negeri, yang justru memperparah kondisi global. Kini, solidaritas regional sedang diuji untuk membangun benteng ekonomi yang lebih tangguh.
Sebagai informasi, Selat Hormuz memegang peranan krusial karena dilintasi sekitar 25% dari total perdagangan minyak global melalui laut. Hampir 80% dari pengiriman tersebut dialokasikan untuk pasar Asia, termasuk negara-negara ASEAN.
Ketegangan di Timur Tengah yang mengancam jalur ini menjadi pendorong kuat bagi ASEAN untuk menghidupkan kembali APSA dan mempercepat integrasi ASEAN Power Grid sebagai upaya diversifikasi energi.
