Industri Tekstil Indonesia Tak Perlu BUMN Baru, Cukup Strategi

JAKARTA - Wacana pembentukan BUMN tekstil kembali mencuat di tengah upaya pemerintah menyusun peta jalan industri. Tujuannya, meningkatkan ekspor produk tekstil hingga US$ 40 miliar dalam 10 tahun ke depan. Namun, para pakar menilai pembentukan BUMN baru bukanlah jawaban tepat. Menurut mereka, industri tekstil bisa diselamatkan dengan menjaga iklim usaha kondusif, memperkuat rantai pasok, dan memberikan kemudahan investasi pada sektor yang sudah ada.

Kontroversi BUMN Tekstil Baru

Pemerintah berencana menyuntik modal awal US$ 6 miliar atau Rp 100,2 triliun melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk membangun BUMN tekstil. Rencana ini menuai kritik dari pengamat BUMN. Herry Gunawan dari NEXT Indonesia Center menyebut pembentukan BUMN tekstil “tidak ada urgensinya” dan bahkan keliru.

Herry juga mengingatkan bahwa pemerintah baru membubarkan BUMN tekstil, PT Industri Sandang Nusantara, pada 2023. Kini, muncul wacana membangun BUMN baru. Menurutnya, langkah ini tidak relevan jika tidak disertai strategi yang jelas dan diferensiasi pasar.

Fokus pada Industri yang Ada

Pengurus Ikatan Ahli Tekstil Seluruh Indonesia (IKATSI), Rizal Tanzil, menekankan bahwa kebangkitan industri tekstil tidak harus melalui pembentukan BUMN baru. Ia menyoroti sektor pengolahan atau midstream—seperti dyeing kain, printing, dan finishing—yang membutuhkan penguatan permesinan dan investasi.

Selain itu, penguatan rantai pasok dalam negeri, terutama suplai kain ke industri garmen, perlu menjadi fokus pemerintah. Regulasi yang menghambat investasi harus segera dievaluasi dan disederhanakan untuk mempermudah pertumbuhan industri tekstil lokal.

Perlindungan Pasar Lebih Prioritas

Herry Gunawan menambahkan bahwa salah satu masalah utama industri tekstil adalah maraknya barang impor murah yang membanjiri pasar. Alih-alih membentuk BUMN baru, pemerintah sebaiknya melindungi pasar domestik dan memberikan kemudahan impor bahan baku bagi industri dalam negeri.

Dengan dukungan regulasi dan perlindungan pasar, industri tekstil lokal dapat tetap bertahan dan bersaing, bahkan tanpa kehadiran BUMN baru.

Tantangan BUMN Tekstil

Rencana pembentukan BUMN tekstil dikaitkan dengan penggantian kegiatan ekonomi PT Sritex yang mengalami kesulitan. Namun, pengamat BUMN Toto Pranoto menilai sektor tekstil termasuk industri kurang strategis, terutama karena karakter labor intensive dan daya saing teknologi serta biaya SDM yang rendah.

Ia juga menyarankan BUMN yang baru sebaiknya bermitra dengan eksportir tekstil swasta yang sudah berpengalaman untuk memastikan strategi pasar, kualitas produk, dan keberlanjutan usaha.

Kesimpulan: Strategi Lebih Penting daripada BUMN Baru

Secara keseluruhan, para pakar sepakat bahwa industri tekstil Indonesia tidak membutuhkan BUMN baru. Yang lebih penting adalah:

Menjaga iklim usaha agar kondusif dan menarik investasi.

Memperkuat rantai pasok dalam negeri dan dukungan permesinan midstream.

Memberikan kemudahan impor bahan baku agar produksi efisien dan harga kompetitif.

Melindungi pasar domestik dari invasi produk impor murah.

Memastikan strategi diferensiasi jika BUMN terlibat, termasuk kolaborasi dengan eksportir swasta.

Dengan pendekatan ini, industri tekstil yang merosot bisa kembali berdaya saing, tanpa harus mengulangi sejarah pembentukan dan pembubaran BUMN tekstil. Pemerintah diharapkan fokus pada solusi praktis dan strategis yang langsung menyasar masalah industri, bukan sekadar proyek besar yang berisiko gagal.