Pemerintah Dorong Efisiensi Proyek Jalan Tol Hindari Kontraktor Banyak

JAKARTA - Pemerintah Vietnam menegaskan perlunya efisiensi dan koordinasi yang matang dalam pembangunan jalan tol dan infrastruktur transportasi. Perdana Menteri Pham Minh Chinh meminta agar pemerintah daerah proaktif meninjau kendala dan hambatan, terutama untuk mencegah situasi di mana “satu kilometer jalan tol dikerjakan oleh lebih dari selusin kontraktor.”

Permintaan ini menekankan pentingnya pengawasan menyeluruh, pengaturan kontraktor, dan manajemen proyek yang terstruktur, agar investasi pemerintah dalam infrastruktur dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Peninjauan Proyek Jalan Tol dan Jalan Raya

Menteri dan pemerintah daerah diminta melakukan peninjauan komprehensif terhadap jalan tol dan jalan raya yang telah dibangun, sesuai kriteria, peraturan, dan standar yang berlaku. Peninjauan ini juga mempertimbangkan penyesuaian dan penambahan infrastruktur sesuai kebutuhan.

Inspeksi tidak hanya terbatas pada kualitas konstruksi, tetapi juga mencakup kepatuhan terhadap prosedur audit, tenggat waktu, keselamatan teknis, estetika, kebersihan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat yang terdampak relokasi. Proyek-proyek seperti Tuyen Quang - Ha Giang, Huu Nghi - Chi Lang, Dong Dang - Tra Linh, Cao Lanh - An Huu, Khanh Hoa - Buon Ma Thuot, Jalan Lingkar Kota Ho Chi Minh 3, dan ruas tol Timur-Barat menjadi fokus evaluasi untuk memastikan manajemen yang lebih efisien.

Perdana Menteri menekankan, setiap daerah harus bekerja dengan prinsip “pemerintah daerah memutuskan, pemerintah daerah bertindak, pemerintah daerah bertanggung jawab,” tanpa menunggu arahan dari pihak lain.

Target Pembangunan Jalan Tol hingga 2030

Vietnam menargetkan penyelesaian 5.000 km jalan tol pada 2030. Untuk mencapai target ini, pemerintah meminta strategi pengalokasian sumber daya yang tepat, persiapan proyek yang matang, dan pelaksanaan yang cepat. “Tidak boleh ada satu hari pun yang terbuang, tidak boleh ada satu minggu tertunda, dan tidak boleh satu tahun dibiarkan tanpa persiapan,” kata Perdana Menteri Pham Minh Chinh.

Fokus pemerintah tidak hanya pada kecepatan pembangunan, tetapi juga pada kualitas, keselamatan, dan efisiensi pengoperasian jalan tol. Pendekatan ini menjadi landasan untuk menghindari hambatan dan praktik kontraktor yang tidak efisien.

Pelaksanaan Proyek dan Pencapaian Terkini

Selama periode terakhir, unit pemerintah dan kontraktor berhasil menyelesaikan 13 dari 18 tugas yang diberikan. Beberapa capaian penting meliputi:

Penyelesaian 3.345 km jalur jalan tol utama, 458 km persimpangan dan akses.

Jalan tol Utara-Selatan dari Cao Bang ke Ca Mau dibuka untuk lalu lintas teknis.

1.701 km jalan pesisir dan fase pertama Bandara Internasional Long Thanh selesai dibangun.

Pelaksanaan peletakan batu pertama dan peresmian proyek di 34 provinsi dan kota, dengan total investasi lebih dari 3,4 triliun VND.

Selain itu, penghargaan diberikan bagi kelompok dan individu berprestasi dalam “kampanye 500 hari untuk menyelesaikan 3.000 km jalan tol”, menandai keberhasilan koordinasi antar kementerian, sektor, dan daerah.

Upaya Mengatasi Kendala dan Hambatan

Beberapa tantangan masih harus diatasi, termasuk persiapan persetujuan kebijakan investasi dan pembebasan lahan. Investor dan kontraktor kini fokus pada pengorganisasian konstruksi “3 shift, 4 tim” untuk menutupi kendala cuaca ekstrem, seperti dampak topan pada tahun 2025.

Kementerian Konstruksi menegaskan penerapan sistem manajemen lalu lintas cerdas, tol otomatis, dan pengendalian berat kendaraan di jalan tol Utara-Selatan bagian Timur. Upaya ini bertujuan memastikan operasional jalan tol yang aman, efisien, dan mendukung kebutuhan perjalanan masyarakat, terutama menjelang libur Tahun Baru Imlek.

Perdana Menteri juga menekankan bahwa proyek jalan tol di provinsi pegunungan seperti Lai Chau, Son La, Cao Bang, dan Tuyen Quang harus disesuaikan dengan karakteristik medan yang sulit. Penyesuaian desain, perencanaan, dan pelaksanaan proyek menjadi kunci untuk mempercepat pembangunan di daerah-daerah ini.

Pengawasan, Akuntabilitas, dan Pencegahan Pelanggaran

Inspektorat Kementerian Konstruksi diminta aktif mengawasi setiap proyek agar kekurangan kecil tidak berkembang menjadi pelanggaran besar. Semua pihak terkait wajib melaporkan hambatan, memperkuat inspeksi, dan menyiapkan solusi.

Pendekatan “setiap sesi harus lebih baik dari sesi sebelumnya, setiap bulan lebih baik dari bulan sebelumnya, dan setiap tahun lebih baik dari tahun sebelumnya” menjadi prinsip kerja untuk memastikan proyek berjalan lancar, tanpa menimbulkan kerugian atau penyimpangan.

Dengan koordinasi yang baik, manajemen efisien, dan pengawasan ketat, pemerintah berharap pembangunan jalan tol dapat mencapai target yang ambisius sambil tetap menjaga keselamatan, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat yang terdampak.