Pemerintah Jamin Harga Gabah Ideal bagi Petani dan Konsumen.

JAKARTA – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman yang menjabat pula sebagai Menteri Pertanian memberikan penekanan bahwa pihak pemerintah senantiasa menjaga stabilitas harga demi memberikan profit bagi petani sekaligus menjaga keterjangkauan bagi pihak konsumen. Langkah ini ditempuh untuk memastikan para petani terhindar dari kerugian.

“Pemerintah itu harus adil pada semua pihak. Ini petani, ini pedagang beras, (hingga) konsumen. Petani 115 juta orang, seluruh Indonesia yang berproduksi padi. Kalau ini rugi, dia tidak akan produksi padi. Tidak produksi padi, impor. Impor berarti kami pro pada negara lain,” ungkap Amran di Bone, Sulawesi Selatan sebagaimana dilansir dari berita sumber pada Senin (11/5/2026).

Amran juga menjelaskan mengenai mekanisme pengendalian harga di pasar. “Jadi itulah bagaimana mengendalikan harga. Caranya adalah di sini (tingkat petani) tidak boleh rugi. Harus ada harga pembelian pemerintah. Di sini adalah konsumen, harus harga eceran tertinggi (HET). Itulah pemerintah, menyayangi. Ini kami ingin petani tersenyum, konsumennya bahagia,” tambah Amran sebagaimana dilansir dari berita sumber.

Merujuk pada data pantauan Bapanas hingga 10 Mei, harga beras premium di tingkat nasional bertengger pada level Rp 15.758 per kilogram (kg), atau terdapat penurunan tipis dibanding pekan lalu yang mencapai Rp 15.801 per kg. 

Di sisi lain, harga beras medium tetap terkendali dalam rentang HET pada angka Rp 13.444 per kg atau naik tipis 0,06% dari pekan sebelumnya.

Untuk komoditas gabah kering panen di level petani secara nasional berada pada angka Rp 6.925 per kg. Wilayah Sulawesi Tenggara mencatatkan harga terendah senilai Rp 6.500 per kg, sedangkan harga tertinggi berada di Sumatera Barat yang menyentuh Rp 7.700 per kg.

I Gusti Ketut Astawa selaku Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas menyampaikan bahwa pemerintah akan memaksimalkan distribusi stok cadangan beras pemerintah (CBP) lewat program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta bantuan pangan.

“Stok CBP yang lebih dari 5 juta ton menjadi bantalan untuk menjaga kesinambungan distribusi dan mengendalikan gejolak harga hingga semester dua. Selain itu, pemerintah masih memiliki ruang intervensi yang luas melalui penyaluran CBP, SPHP maupun bantuan pangan,” jelas Ketut sebagaimana dilansir dari berita sumber.

Ketut juga menambahkan mengenai pentingnya menjaga rasio harga di berbagai tingkatan. “Menjaga keseimbangan antara harga di tingkat petani dan konsumen dilakukan dengan memastikan harga gabah tetap memberikan keuntungan yang layak. Namun harga beras di pasar tetap terjangkau. Dengan melihat kondisi stok beras nasional saat ini yang masih relatif aman, pelaksanaan operasi pasar tetap dilakukan secara terukur dan selektif,” kata Ketut lagi sebagaimana dilansir dari berita sumber.

Bapanas mencatat realisasi penjualan beras SPHP dari Januari sampai 10 Mei 2026 sudah menembus 428,9 ribu ton. Angka ini mencakup realisasi perpanjangan program 2025 sebanyak 221.000 ton serta realisasi SPHP 2026 sejak Maret sebesar 207,9 ribu ton.

Adapun penyaluran bantuan pangan sampai 8 Mei 2026 telah diterima oleh 10,19 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau setara 203,8 ribu ton beras. 

Pemerintah memberi kepastian bahwa intervensi hilir ini tidak akan mendistorsi pendapatan petani, mengingat mayoritas petani tanah air merupakan petani skala kecil dengan pendapatan yang terbatas.