Target 400 Ribu Rumah Tidak Layak Huni Dibedah 2026
JAKARTA - Program perbaikan rumah tidak layak huni kembali menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat.
Melalui program bedah rumah yang dijalankan secara nasional, pemerintah menargetkan ratusan ribu rumah dapat diperbaiki sehingga layak ditempati oleh masyarakat yang membutuhkan.
Target tersebut disampaikan oleh Menteri Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait. Ia menjelaskan bahwa program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BPSPS pada tahun 2026 diarahkan untuk mempercepat perbaikan rumah tidak layak huni di berbagai daerah di Indonesia.
Baca JugaMayoritas Wilayah DKI Jakarta Diprediksi Diguyur Hujan Ringan Hari Ini
Melalui program ini, pemerintah menargetkan perbaikan sebanyak 400.000 unit rumah tidak layak huni yang tersebar di berbagai wilayah. Program tersebut dilaksanakan secara bertahap sepanjang tahun dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga sektor swasta.
Program Bedah Rumah Jadi Prioritas Pemerintah
Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BPSPS menjadi salah satu strategi pemerintah dalam membantu masyarakat memperbaiki kondisi hunian yang tidak layak. Program ini bertujuan agar masyarakat berpenghasilan rendah dapat memiliki rumah yang lebih aman, sehat, dan layak ditempati.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, mengatakan bahwa target perbaikan rumah pada tahun 2026 mencapai ratusan ribu unit.
“Dalam 1 tahun target perbaikan ada 400.000 total keseluruhan,” kata pria yang akrab disapa Ara tersebut di Tangerang, Banten, Jumat (3/4/2026).
Program bedah rumah ini dilakukan secara bertahap sepanjang tahun. Pada tahap awal pelaksanaan, pemerintah telah melakukan renovasi terhadap puluhan ribu rumah yang sebelumnya masuk dalam kategori tidak layak huni.
Data awal menunjukkan bahwa sekitar 83.000 unit rumah telah direnovasi melalui program tersebut. Perbaikan rumah tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh hunian yang lebih layak sekaligus meningkatkan kualitas hidup keluarga penerima manfaat.
Selain meningkatkan kualitas hunian, program ini juga diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan lingkungan tempat tinggal mereka.
Dukungan Pendanaan Dari Pemerintah Dan Sektor Swasta
Pelaksanaan program bedah rumah tidak hanya mengandalkan dana dari pemerintah pusat. Maruarar menjelaskan bahwa pendanaan program tersebut juga melibatkan kontribusi dari sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).
Menurutnya, banyak perusahaan yang telah berpartisipasi dalam membantu memperbaiki rumah tidak layak huni di berbagai daerah.
Ara mencontohkan keterlibatan sejumlah lembaga dan perusahaan yang telah memberikan kontribusi nyata dalam program tersebut.
Salah satunya adalah Yayasan Buddha Tzu Chi yang telah merehabilitasi sebanyak 5.500 unit rumah tidak layak huni.
Selain itu, perusahaan otomotif nasional Astra International juga turut berkontribusi dengan melakukan perbaikan terhadap sekitar 3.250 unit rumah.
Partisipasi serupa juga datang dari perusahaan lain seperti Djarum yang telah membantu membedah sekitar 2.900 unit rumah tidak layak huni.
"Yang swasta itu banyak sekali ya. Contoh Buddha Tzu Chi 5.500, Astra itu 3.250, kemudian Djarum sekitar 2.900, belum lagi yang lain-lain," tuturnya.
Keterlibatan sektor swasta dinilai sangat membantu mempercepat realisasi target program perbaikan rumah. Dengan dukungan tersebut, pemerintah berharap jumlah rumah yang dapat diperbaiki akan semakin meningkat.
Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Pembangunan
Selain dukungan dari pemerintah dan perusahaan swasta, pelaksanaan program bedah rumah juga melibatkan masyarakat secara langsung. Keterlibatan masyarakat dinilai penting untuk memastikan proses pembangunan berjalan transparan dan efisien.
Maruarar menjelaskan bahwa masyarakat penerima bantuan diberi kesempatan untuk ikut menentukan berbagai hal dalam proses pembangunan rumah mereka.
Hal tersebut mencakup pemilihan toko bangunan, pembelian material, hingga pengelolaan penggunaan anggaran yang tersedia.
“Pilih toko bangunan ada empat, jangan cuma satu. Cari harga yang termurah, sama dicek sudah termasuk pajak enggak, ongkir enggak,” jelas Ara.
Melalui mekanisme tersebut, pemerintah ingin memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang digunakan benar-benar dimanfaatkan secara efektif untuk memperbaiki kondisi rumah masyarakat.
Selain itu, sistem ini juga diharapkan dapat mencegah potensi penyalahgunaan anggaran serta meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan program.
Upaya Pemerintah Meningkatkan Kualitas Hunian Masyarakat
Program perbaikan rumah tidak layak huni merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Rumah yang layak dinilai menjadi salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar masyarakat dapat hidup dengan lebih aman dan sehat.
Melalui program BPSPS, pemerintah berupaya membantu masyarakat yang selama ini tinggal di rumah dengan kondisi kurang memadai, seperti struktur bangunan yang rapuh, ventilasi yang tidak memadai, atau fasilitas sanitasi yang belum memenuhi standar kesehatan.
Dengan adanya program bedah rumah, masyarakat penerima bantuan diharapkan dapat memperoleh tempat tinggal yang lebih layak. Hunian yang lebih baik juga berpotensi meningkatkan kesehatan keluarga, kenyamanan hidup, serta produktivitas masyarakat.
Pemerintah berharap target perbaikan ratusan ribu rumah tidak layak huni pada tahun 2026 dapat tercapai melalui kerja sama berbagai pihak. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat diyakini menjadi kunci keberhasilan program tersebut.
Dengan dukungan yang terus meningkat dari berbagai pihak, program bedah rumah diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan serta membantu mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di Indonesia.
Rekomendasi
