Harga Pertamax Naik Demi Lindungi Anggaran Negara dan Kurs Rupiah
JAKARTA – Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bonti Wiradinata menilai bahwa langkah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi sengaja diterapkan demi menjaga stabilitas nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar AS, sekaligus menekan beban pada APBN.
Sebagaimana dilansir dari berita sumber, "Urgensi menaikkan harga BBM ini saya perkirakan terkait dengan strategi pemerintah dalam mempertahankan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS serta mengatasi tekanan APBN yang terjadi sebagai akibat pelemahan rupiah tersebut," ujar Bonti.
Ia menerangkan bahwa harga Pertamax sebagai produk BBM nonsubsidi pada dasarnya mengacu pada fluktuasi harga minyak di pasar global dan pergerakan kurs rupiah.
Ketika kedua variabel tersebut terus mengalami tekanan dalam jangka waktu yang cukup lama, pihak otoritas pada akhirnya terpaksa mengambil langkah koreksi harga agar tidak menimbulkan beban anggaran negara yang jauh lebih besar.
Bonti menilai langkah pemerintah yang sempat menahan harga selama beberapa bulan ke belakang sangat patut diapresiasi karena berhasil memberikan ruang pelindung bagi kondisi ekonomi dan psikologis masyarakat.
Namun, menurutnya, jika koreksi harga tersebut terus ditunda, maka beban yang harus ditanggung oleh kas negara maupun perusahaan sektor energi akan semakin masif.
Ia menambahkan, membiarkan harga jual BBM nonsubsidi berada di bawah angka keekonomian dalam jangka waktu yang lama berisiko mengganggu likuiditas keuangan dan memperlebar alokasi dana talangan energi.
Oleh karena itu, penyesuaian nilai jual dinilai sebagai kebijakan yang logis demi menjaga ketahanan finansial negara.
Sebagaimana dilansir dari berita sumber, "With menyesuaikan harga, pemerintah meminimalisir potensi pembengkakan biaya kompensasi energi. Ini adalah upaya untuk memastikan bahwa APBN tetap fokus pada pembiayaan prioritas lain," kata Bonti.
Ia melanjutkan, potensi munculnya penolakan sosial akibat penyesuaian harga Pertamax cenderung lebih mudah diredam dibandingkan jika pemerintah memilih untuk menaikkan harga BBM bersubsidi.
Hal ini disebabkan karena para konsumen Pertamax umumnya berasal dari kelompok masyarakat yang memiliki pilihan lebih fleksibel dalam mengatur aktivitas konsumsi energi mereka.
Pandangan senada juga disampaikan oleh Sekretaris Eksekutif YLKI Rio Priambodo. Ia menyatakan bahwa lembaganya dapat memahami jika harga jual BBM nonsubsidi sangat dipengaruhi oleh pergerakan harga minyak internasional dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
Rio pun mengharapkan agar penyesuaian tarif Pertamax ini dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Menurut pandangannya, publik berhak memperoleh mutu produk dan pelayanan yang sebanding dengan biaya yang mereka bayarkan.
Ia menegaskan bahwa para konsumen mempunyai hak atas kepastian mutu BBM, kemudahan akses, kelancaran pasokan, ketepatan volume takaran, hingga aspek pelayanan yang lebih optimal di setiap SPBU.
Sebagaimana dilansir dari berita sumber, "Konsumen tidak boleh hanya diminta menerima kenaikan harga tanpa memperoleh peningkatan manfaat dan kualitas layanan yang sepadan," kata Rio.
