Setoran BRI ke Negara Capai Rp 19,1 Triliun pada Kuartal I-2026
JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) mencatatkan kontribusi kepada negara sebesar Rp19,1 triliun pada kuartal I-2026. Jumlah tersebut bersumber dari pembayaran pajak senilai Rp 8,1 triliun serta dividen tahun berjalan sebesar Rp 11 triliun.
Setoran ini meneruskan tren positif kontribusi BRI kepada negara selama beberapa tahun ke belakang. Tercatat pada 2023, total dana yang disetor BRI mencapai Rp 50,5 triliun, yang terbagi atas pajak sebesar Rp 27,3 triliun dan dividen Rp 23,2 triliun.
Angka ini kemudian melonjak pada 2024 menjadi Rp 57,6 triliun, meliputi pajak senilai Rp 31,9 triliun serta dividen sejumlah Rp 25,7 triliun. Sementara pada 2025, kontribusi BRI kepada negara berada di angka Rp 55,8 triliun, dengan rincian pajak Rp2 8,1 triliun dan dividen sebesar Rp 27,7 triliun.
Dana yang disetorkan tersebut meliputi bermacam-macam kewajiban kepada negara, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Meterai, Pajak Penghasilan Badan, hingga pajak daerah.
Direktur Utama BRI Hery Gunardi menyampaikan bahwa penyetoran pajak ini merupakan bagian dari sumbangsih perseroan bagi pendapatan negara serta pembangunan nasional. Ia menilai, kepatuhan dalam bidang perpajakan menjadi wujud tanggung jawab korporasi sekaligus penyokong bagi keberlanjutan fiskal.
"Kami percaya bahwa kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan tidak hanya menjadi bentuk tanggung jawab perusahaan, tetapi juga bagian dari kontribusi langsung bagi kemajuan bangsa," ujar Hery dalam keterangan tertulis, Selasa (14/7), sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Menilik dari aspek performa keuangan, BRI Group sukses mengantongi laba bersih senilai Rp 15,5 triliun pada kuartal I-2026. Jumlah aset secara keseluruhan mengalami pertumbuhan sebesar 7,2% secara tahunan (YoY) hingga mencapai Rp 2.250 triliun.
Sektor penyaluran kredit dan pembiayaan juga terkerek naik 13,7% menjadi Rp 1.562 triliun, diikuti oleh dana pihak ketiga (DPK) yang ikut menguat 9,4% ke angka Rp 1.555,1 triliun.
Porsi dana murah (CASA) juga konsisten merangkak naik menyentuh Rp 1.058,6 triliun atau setara dengan 68,07% dari total DPK, angka yang lebih tinggi jika dikomparasikan dengan periode yang sama pada tahun lalu yakni sebesar 65,77%.
