OJK dan Inggris Mempercepat Transformasi Pembiayaan Iklim Sektor Perbankan Nasional

JAKARTA - Sebuah langkah besar dalam peta jalan ekonomi hijau Indonesia kembali ditorehkan melalui kolaborasi internasional yang ambisius. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi menggandeng Pemerintah Inggris untuk meluncurkan Indonesia–UK Strategic Partnership Working Group on Climate Financing. 

Inisiatif ini menandai babak baru dalam upaya memobilisasi pendanaan transisi menuju ekonomi rendah karbon, sekaligus memperkuat arsitektur pengawasan perbankan terhadap risiko perubahan iklim yang kian nyata.

Peluncuran kelompok kerja strategis ini dilakukan dalam perhelatan The 2nd Indonesia Climate Banking Forum (ICBF) yang berlangsung di Jakarta, Kamis. Kehadiran pokja ini bukan sekadar seremoni, melainkan realisasi konkret dari kesepakatan tingkat tinggi antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer yang telah digagas pada Januari 2026 lalu. 

Fokusnya jelas: memastikan sistem keuangan domestik siap menghadapi guncangan iklim sekaligus mampu menangkap peluang ekonomi masa depan.

Akselerasi Kemitraan Strategis untuk Inovasi Pendanaan Transisi Hijau

Pembentukan Kelompok Kerja Pembiayaan Iklim ini disambut optimis oleh jajaran pimpinan OJK sebagai jembatan inovasi. Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menekankan bahwa transformasi sistem keuangan Indonesia harus berjalan beriringan dengan agenda iklim nasional. 

Menurutnya, dukungan dari Pemerintah Britania Raya melalui kedutaannya di Jakarta akan menjadi motor penggerak bagi terciptanya instrumen pembiayaan yang lebih variatif dan tepat sasaran.

"Kami menyambut baik dukungan kuat Pemerintah Britania Raya dan Kedutaan Besar Britania Raya dalam mendorong pembentukan Kelompok Kerja Pembiayaan Iklim bersama OJK," ujar Friderica dalam sambutannya. 

Beliau menambahkan bahwa kolaborasi ini diharapkan mampu memperdalam hubungan bilateral kedua negara, terutama dalam mempercepat transisi menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo.

Ketahanan Perbankan Nasional dalam Menghadapi Risiko Perubahan Iklim

Di sisi pengawasan, OJK memastikan bahwa sektor perbankan Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang sangat prima untuk mendukung agenda hijau ini. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengungkapkan bahwa rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) perbankan nasional masih memiliki bantalan yang kuat. 

Kekuatan permodalan ini menjadi fondasi penting agar perbankan tetap tangguh meski harus menghadapi skenario transisi ekonomi yang penuh tantangan.

Dian menjelaskan bahwa manajemen risiko iklim kini telah diintegrasikan ke dalam struktur pengawasan OJK. "Sistem keuangan yang tangguh merupakan fondasi utama untuk memastikan stabilitas jangka panjang, pertumbuhan berkelanjutan, dan kesejahteraan masyarakat," tegas Dian. 

Dengan modal yang kuat, bank-bank di Indonesia memiliki ruang yang cukup luas untuk menyerap tekanan risiko iklim sembari terus menyalurkan pembiayaan ke sektor-sektor rendah karbon.

Mengubah Tantangan Lingkungan Menjadi Peluang Ekonomi Baru

Pandangan serupa juga datang dari pihak Inggris. UK Minister for the Indo-Pacific, Seema Malhotra, yang turut hadir dalam peresmian tersebut, menyoroti bahwa risiko iklim tidak bisa diselesaikan oleh satu lembaga saja. 

Diperlukan gerak langkah yang selaras antara regulator, perbankan, dan investor untuk merespons potensi guncangan di masa depan. Namun, di balik risiko tersebut, terdapat potensi ekonomi besar yang bisa digarap melalui sektor hijau.

"Bank, regulator, dan investor sama-sama terpapar terhadap guncangan terkait iklim. Karena itu, regulator keuangan dan sektor perbankan perlu bergerak searah," tutur Seema. Ia meyakini bahwa melalui kerja sama yang erat, risiko iklim dapat bertransformasi menjadi peluang bisnis yang menguntungkan.

Fokus utama kemitraan ini adalah membuka akses pembiayaan yang dibutuhkan untuk membangun masa depan yang lebih kuat dan lebih ramah lingkungan bagi kedua negara.

Laporan Strategis CBRA dan SMART sebagai Kompas Baru Industri

Selain peluncuran kelompok kerja, momen ICBF ke-2 ini juga menjadi panggung bagi peluncuran dua dokumen krusial bagi industri perbankan: Climate Risk and Banking Resilience Assessment (CBRA) dan Indonesia Banking Sustainability Maturity Report 2025 (SMART). 

Laporan CBRA, yang dikembangkan bersama Pemerintah Australia dan Prospera, merupakan alat ukur berbasis sains untuk menilai ketahanan perbankan terhadap risiko iklim secara forward-looking.

Sementara itu, laporan SMART memberikan potret sejauh mana tingkat kematangan bank-bank di Indonesia dalam menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan. Kedua laporan ini akan menjadi rujukan utama bagi OJK dalam menyusun arah pengawasan ke depan. 

Forum ICBF sendiri direncanakan akan menjadi agenda berkala yang mempertemukan kementerian, otoritas, dan pelaku industri untuk memastikan arah kebijakan pembiayaan iklim tetap konsisten dan terintegrasi secara nasional.

Komitmen Berkelanjutan untuk Stabilitas Ekonomi Jangka Panjang

Langkah OJK dan Pemerintah Inggris ini menegaskan bahwa sektor keuangan adalah motor penggerak utama dalam mitigasi perubahan iklim. Dengan adanya kelompok kerja ini, diharapkan proses mobilisasi dana untuk proyek-proyek ramah lingkungan dapat berjalan lebih efisien. 

Sinergi ini juga membuktikan bahwa Indonesia semakin aktif di panggung global dalam memperjuangkan sistem keuangan yang tidak hanya mengejar profit, tetapi juga memprioritaskan kelestarian bumi.

Ke depan, integrasi antara tata kelola perbankan, manajemen risiko, dan penyaluran kredit hijau akan terus diperketat. OJK berkomitmen untuk terus mengawal proses transisi ini demi memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai adalah pertumbuhan yang inklusif, berkelanjutan, dan mampu melindungi kesejahteraan masyarakat luas di tengah tantangan krisis iklim global yang semakin mendesak.