Fenomena Sell Indonesia Terjadi Akibat Ketidakpastian Kebijakan

JAKARTA – Fenomena "Sell Indonesia" yang ditandai dengan derasnya arus keluar dana asing, pelemahan nilai tukar rupiah, serta koreksi tajam pada Indeks Harga Saham Ganbungan (IHSG), dianggap mencerminkan turunnya kepercayaan investor terhadap kepastian kebijakan di dalam negeri.

Di tengah tekanan pasar keuangan tersebut, pelaku pasar menilai faktor domestik jauh lebih dominan ketimbang gejolak global dalam memengaruhi keputusan investor untuk mengurangi eksposur terhadap aset-aset Indonesia.

“Kami melihat faktor internal, sebagai mekanisme untuk mengoreksi kinerja pemerintah yang kebijakannya keliru,” ujar Investment Specialist KISI Sekuritas Ahmad Faris Mu’tashim, Senin malam (8/6/2026), sebagaimana dilansir dari berita sumber.

Menurut Faris, banyak program pemerintah sebenarnya memiliki tujuan yang baik. Namun, pola komunikasi yang kurang efektif membuat pelaku pasar kesulitan memahami arah dan tujuan kebijakan tersebut. 

Kondisi itu kemudian memicu ketidakpastian yang membuat investor lebih berhati-hati dalam menempatkan dana mereka di Indonesia.

“Terutama dalam hal mengomunikasikan program yang sebenarnya bagus. Namun, karena pola komunikasi yang buruk, hal tersebut membuat pelaku pasar menjadi was-was, paparnya, sebagaimana dilansir dari berita sumber.

Faris menilai meningkatnya ketidakpastian di mata investor juga berkaitan dengan sejumlah kebijakan yang dinilai muncul pada waktu yang kurang tepat. 

Salah satu contohnya ialah pengetatan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sektor pertambangan yang diterapkan ketika nilai tukar rupiah sedang melemah.

Padahal, menurut dia, kondisi rupiah yang melemah seharusnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan ekspor dan memperoleh keuntungan tambahan dari pasar global. Namun, kapasitas produksi justru dibatasi sehingga peluang tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.

“Rilisnya beberapa kebijakan yang muncul di saat yang tidak tepat seperti pengetatan RKAB di tengah pelemahan rupiah,” kata Faris, sebagaimana dilansir dari berita sumber.

“Mestinya hal tersebut dimanfaatkan untuk windfall ekspor, namun kapasitas produksi malah dikurangi. Per jawaban ini dibuat Kementerian ESDM akan melakukan rencana relaksasi RKAB,” lanjut dia, sebagaimana dilansir dari berita sumber.

Pasar, kata Faris, saat ini cenderung lebih sensitif terhadap isu kebijakan dibandingkan dengan data pertumbuhan ekonomi yang masih menunjukkan kinerja positif. 

Menurut dia, risiko ekonomi pada dasarnya dapat diukur dan diterima oleh pelaku pasar sebagai bagian dari proses investasi. Namun, ketidakpastian akibat perubahan kebijakan dan komunikasi yang kurang jelas membuat investor harus memperhitungkan risiko tambahan.

“Pada dasarnya, risk itu bisa diukur dan diterima oleh pelaku pasar, namun kebijakan yang berubah ubah dan tidak dikomunikasikan dengan baik, membuat risk premium akan meningkat untuk sesuatu yang sebenarnya bisa diatasi sesegera mungkin,” lanjut Faris, sebagaimana dilansir dari berita sumber.

Meski demikian, Faris menegaskan kondisi sektor riil Indonesia masih tergolong solid. Hal itu tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang tetap positif serta aktivitas konsumsi masyarakat yang masih terjaga, termasuk dari penjualan sepeda motor dan mobil yang dinilai masih menunjukkan ketahanan.

Sejalan dengan itu, investor institusi umumnya menyusun strategi investasi berdasarkan berbagai parameter risiko yang terukur, termasuk indikator seperti risk premium dan Sharpe ratio.

Ketika muncul risiko baru di luar perhitungan awal akibat perubahan regulasi yang mendadak, investor cenderung mengambil langkah konservatif dengan mengurangi porsi investasi sampai terdapat kepastian yang lebih jelas mengenai arah kebijakan ke depan.

Sebagai gambaran sentimen yang berkembang di kalangan investor global, media Singapura, The Straits Times, menyoroti meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap Indonesia. 

The Straits Times menulis bahwa investor global semakin kehilangan kepercayaan terhadap Indonesia setelah pasar saham mencatat kinerja terburuk di antara lebih dari 90 indeks global yang dipantau Bloomberg sepanjang 2026. Pelemahan rupiah dan keluarnya dana asing dari pasar obligasi turut memperkuat sentimen tersebut.

Laporan itu mengutip Head of Research K2 Asset Management George Boubouras yang menyebut perdagangan besar di Asia saat ini adalah “sell Indonesia”. 

Sementara Asia Head of Rates and Foreign Exchange Strategy J.P. Morgan Private Bank, Tang Yuxuan, menilai ketidakpastian politik domestik merupakan risiko yang membuat investor global memilih menunggu hingga arah kebijakan menjadi lebih dapat diprediksi.

Media tersebut juga menyoroti kekhawatiran investor terhadap kredibilitas kebijakan fiskal, pelemahan rupiah, peningkatan kepemilikan surat utang pemerintah oleh Bank Indonesia (BI), hingga berbagai perubahan kebijakan yang dinilai masih menyisakan pertanyaan mengenai implementasinya.

Di sisi lain, pemerintah berpendapat Indonesia membutuhkan kebijakan yang lebih agresif untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah, meningkatkan nilai tambah industri, serta memanfaatkan posisi strategis dalam rantai pasok global. 

Namun, sejumlah investor menilai yang menjadi persoalan bukan semata arah kebijakan, melainkan kepastian pelaksanaan dan komunikasi kepada pasar.