Harga Minyak Tembus US$90 Per Barel, Defisit APBN RI Terancam Beralih
JAKARTA – Lonjakan harga minyak dunia kembali menembus angka US$90 per barel dengan kenaikan mencapai 3 persen pada perdagangan Senin (20/7) seiring memanasnya konflik AS dan Iran di kawasan Timur Tengah yang mengganggu jalur distribusi energi Selat Hormuz.
Berdasarkan laporan Reuters, harga minyak mentah Brent melonjak US$2,69 atau 3,05 persen menuju level US$90,79 per barel, yang merupakan angka tertinggi sejak 11 Juni lalu.
Pada saat yang sama, harga minyak West Texas Intermediate (WTI) asal AS bertambah US$2,19 atau 2,65 persen ke posisi US$84,68 per barel, menetapkan rekor tertinggi sejak 12 Juni.
Pengamat Ekonomi Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyebutkan perbedaan mendasar gejolak kali ini dibandingkan awal tahun lalu ada pada titik awal (base effect) serta durasi kenaikan, bukan semata besarnya lonjakan.
"Pada awal tahun, harga minyak memang sempat melonjak sangat tinggi, tetapi sebelumnya berada di level yang relatif rendah sehingga rata-rata tahunan masih tertahan di sekitar asumsi APBN," kata Yusuf kepada CNNIndonesia.com, Senin (20/7) sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Sebagai negara net importer minyak, kenaikan harga minyak mentah dunia dipastikan memperbesar defisit APBN RI lantaran pembengkakan beban belanja subsidi jauh melampaui tambahan penerimaan sektor migas.
"Jika harga tinggi bertahan dalam waktu lama hingga rata-rata tahunan mendekati atau melampaui US$90 per barel, maka risiko defisit mendekati batas 3 persen PDB akan semakin besar, kecuali pemerintah melakukan penyesuaian belanja atau mencari sumber penerimaan tambahan," jelas Yusuf sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Yusuf juga menekankan bahwa efek paling nyata yang langsung dirasakan masyarakat adalah rambatan kenaikan BBM non-subsidi terhadap ongkos logistik serta transportasi.
"Kenaikan BBM nonsubsidi akan meningkatkan ongkos distribusi barang sehingga harga pangan dan berbagai kebutuhan lain ikut terdorong naik. Risiko ini semakin besar jika ketegangan di Timur Tengah mengganggu jalur pelayaran melalui Selat Hormuz karena biaya pengiriman energi dan barang dapat meningkat bersamaan," pungkasnya sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Sementara itu, Pengamat Energi Universitas Padjadjaran Yayan Satyakti memperkirakan apabila harga Brent bertahan di rentang US$94 per barel, beban fiskal negara dapat melambung hingga Rp15 triliun saban bulan atau Rp180 triliun per tahun.
Jumlah tersebut membengkak 2,5 kali lipat jika dibandingkan acuan APBN sebesar US$70 per barel yang beban bulannya hanya sekitar Rp5,9 triliun.
"Brent di US$94 menelan biaya negara sekitar Rp15 triliun per bulan. Angka tersebut 2,5 kali yang dibiayai titik tengah APBN US$70. Beban berakselerasi secara non-linear di atas US$80 saat Pertalite masuk ke wilayah subsidi," ujar Yayan dalam hasil risetnya Juli 2026 sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Walau begitu, Yayan menyarankan pemerintah agar tidak tergesa-gesa mengubah asumsi harga minyak pada APBN dan merekomendasikan penerapan aturan dua minggu.
Apabila lonjakan harga terus bertahan melebihi 14 hari, hal tersebut menjadi penanda hadirnya tingkat harga baru sehingga revisi formal APBN atau penyesuaian harga BBM baru perlu dilakukan.
"Adopsi aturan dua minggu yang diumumkan: tahan asumsi dan biayai masa jembatan selama 14 hari. Jika Brent masih melampaui US$85, ubah buffer menjadi revisi formal. Ini membeli informasi dengan murah dan menghindari baik kepanikan maupun hanyut," terangnya sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Andai penyesuaian harga BBM tak terelakkan, Yayan mengusulkan penyesuaian tahap awal dilakukan secara bertahap pada BBM non-subsidi seperti Pertamax menuju harga keekonomian di kisaran Rp14.100 per liter saat Brent berada di level US$94 per barel.
Namun, pemerintah diimbau tetap mewaspadai dampak spasial serta rantai distribusi logistik BBM, khususnya untuk wilayah Indonesia Timur.
"Kebijakan satu-harga melindungi hampir separuh consumer surplus di provinsi timur dan Nusa Tenggara. Dalam himpitan pasokan, harga setara-pasar di Papua mencapai Rp13.500 per liter versus Rp10.600 di Jawa yang dilayani pipa. Pertahankan kaki subsidi silang timur atau ganti dengan transfer tepat sasaran sebelum langkah harga seragam apa pun," tegas Yayan sebagaimana dilansir dari berita sumber.