Stok Melimpah, Pengamat Ungkap Alasan Harga Beras dan Minyak Goreng Mahal

JAKARTA – Sejumlah harga kebutuhan pangan di pertengahan Agustus ini masih dibanderol dengan harga mahal. Kenaikan harga terjadi pada komoditas beras dan minyak goreng di pelbagai wilayah, padahal stok pangan diklaim pemerintah dalam posisi mencukupi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), rata-rata harga beras menyentuh Rp15.545 per kilogram (kg) dan harga minyak goreng berada di angka Rp20.221 per liter.

Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Eliza Mardian, menjelaskan bahwa melimpahnya stok secara nasional tidak otomatis menjamin pasokan sampai di setiap daerah dengan harga terjangkau.

Eliza memberi contoh terkait stok beras nasional yang disimpan Bulog, termasuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP), yang menyentuh angka sekitar 5,25 juta ton. Besarnya jumlah stok tersebut tidak serta-merta menyelesaikan problem pasokan di daerah-daerah yang mengalami kelangkaan.

"Ini terletak pada perbedaan mendasar antara ketersediaan secara nasional dan ketersediaan di pasar lokal. Stok yang besar di tingkat nasional, misalnya cadangan Bulog yang mencapai 5,25 juta ton, tidak otomatis berarti beras tersebut tersedia di pasar setempat dengan biaya yang relatif murah," ujar Eliza sebagaimana dilansir dari berita sumber.

Ia mengungkapkan bahwa penumpukan stok beras kerap terjadi di wilayah tertentu mengingat pusat produksi utama didominasi kawasan Jawa dan area Sulawesi. Sementara itu, tingkat konsumsi masyarakat tersebar luas di luar daerah penghasil.

Hambatan ini diperparah oleh melambungnya biaya logistik serta proses transmisi harga yang belum berjalan lancar. Imbasnya, jurang perbedaan harga antarwilayah menjadi amat lebar.

Eliza menyebutkan bahwa kondisi panen yang tidak serentak di pelbagai daerah serta faktor geografis sangat memengaruhi tingkat produksi beras di Indonesia. Hal tersebut menjadikan ketersediaan beras memiliki sifat temporal dan spasial.

Distribusi beras dari wilayah surplus ke wilayah defisit, khususnya di daerah terpencil dan kepulauan, memerlukan anggaran biaya logistik yang tidak sedikit.

"Akibatnya, meskipun secara agregat produksi melebihi konsumsi, pasar lokal di zona defisit tetap mengalami tekanan pasokan," katanya sebagaimana dilansir dari berita sumber.

Situasi tersebut menyebabkan klaim swasembada serta ketersediaan stok CBP Bulog sejumlah 5,25 juta ton tetap terjadi bersamaan dengan tingginya harga beras di beberapa wilayah.

Dalam pandangan Eliza, masalah utamanya bukan sekadar besaran jumlah stok, melainkan tata cara penyaluran stok tersebut ke pasar hingga sampai ke tangan konsumen.

"Transmisi harga ke pasar lokal tidak sempurna karena struktur biaya, margin, distribusi spasial, dan insentif produsen," imbuhnya sebagaimana dilansir dari berita sumber.

Ia menuturkan bahwa secara nasional harga beras masih melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET), utamanya di wilayah terpencil dan daerah defisit. Selama ini pemerintah mengandalkan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) guna menahan laju harga serta menambah pasokan.

Namun, Eliza menilai efektivitas program SPHP belum berjalan maksimal. Salah satu kendalanya terletak pada kuantitas volume beras SPHP yang tergolong terbatas apabila dibandingkan dengan ketimpangan pasokan pasar.

Penyaluran beras SPHP juga dirasa belum sepenuhnya presisi menuju daerah dengan tingkat kelangkaan pasokan terparah.

"Efek penurunannya sering bersifat sementara atau lokal," ujarnya sebagaimana dilansir dari berita sumber.

Masalah lain juga ditemukan pada kemasan produk SPHP. Eliza mengamati ukuran paket 5 kilogram kurang sesuai dengan daya beli kalangan menengah ke bawah yang umumnya membeli beras untuk kebutuhan harian.

Ia menyarankan disediakannya kemasan yang lebih ringkas seperti ukuran 1 kilogram agar terjangkau oleh kapasitas finansial masyarakat.

Walau begitu, Eliza menekankan bahwa SPHP tetap dibutuhkan untuk menekan lonjakan harga di titik-titik tertentu. Kendati demikian, keterbatasan volume dan rute distribusi membuat program ini belum mampu menjadi penstabil harga secara nasional.

"SPHP bisa membantu menahan laju kenaikan harga di titik-titik tertentu, tetapi belum cukup kuat untuk menjadi jangkar harga secara nasional," katanya sebagaimana dilansir dari berita sumber.

Eliza turut menyoroti ketimpangan data harga pangan di antara BPS, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Panel Harga Pangan. Perbedaan tersebut bersumber dari cakupan pasar, metodologi sampling, serta tolok ukur kualitas beras yang digunakan masing-masing lembaga.

Atas dasar itu, temuan harga tertinggi di satu area tidak bisa dipakai untuk mencerminkan gambaran harga beras nasional secara utuh.

"Jadi harga tertinggi di lokasi tertentu sangat volatil dan tidak dapat dijadikan representasi kondisi nasional," terangnya sebagaimana dilansir dari berita sumber.

Guna mengurai benang kusut ini, Eliza memandang penting bagi pemerintah untuk mempercepat pemindahan stok Bulog menuju area yang mengalami kelangkaan dan lonjakan harga. Langkah pemangkasan biaya distribusi juga perlu diambil, seperti lewat skema subsidi angkutan sementara, pengoptimalan armada kapal, serta kemitraan bersama logistik.

Di samping itu, penguatan jaringan distribusi lokal mendesak dilakukan agar pengiriman beras dari kawasan surplus ke kawasan defisit menjadi lebih efektif.

"Dalam jangka menengah, pemerintah juga perlu mengevaluasi HET dan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) secara berkala berdasarkan struktur biaya aktual," katanya sebagaimana dilansir dari berita sumber.

Eliza menyarankan agar kalkulasi tersebut turut memperhitungkan biaya penggilingan, harga gabah, pengiriman logistik, hingga margin yang masuk akal, bukan menggunakan rumus yang terlalu kaku.

Pemerintah dipandang perlu membangun sistem informasi stok berbasis real time dari ranah petani, penggilingan, Bulog, hingga tingkat pedagang. Keberadaan price dashboard yang transparan juga krusial bagi publik dan pelaku usaha untuk memantau dinamika harga serta ketersediaan barang.

"Di sisi hilir, pengawasan mutu dan klaim fortifikasi beras juga perlu diperkuat, termasuk dengan pemberian sanksi tegas dan publikasi hasil pengujian." imbuhnya sebagaimana dilansir dari berita sumber.

Dinamika serupa juga melanda komoditas minyak goreng. Walau Indonesia berstatus produsen sawit raksasa, hal tersebut tidak menjamin pasokan minyak goreng selalu aman dan berharga murah.

Eliza mengingatkan peristiwa kelangkaan minyak goreng pada tahun 2022. Kala itu, kenaikan harga energi dan pergeseran insentif pasar mendorong pengolahan sawit lebih diarahkan untuk bahan bakar biodiesel daripada minyak goreng.

"Jangan sampai ada pelaku usaha yang crude oil-nya itu harusnya diolah jadi minyak goreng, malah dialihkan ke biofuel karena harganya lebih menarik," jelasnya sebagaimana dilansir dari berita sumber.

Oleh karena itu, pemerintah dinilai wajib memperketat pengawasan serta mewajibkan laporan stok secara real time dan terbuka dari industri sawit terkait pembagian bahan baku minyak goreng dan biofuel.

Hal ini krusial agar Indonesia tidak terjebak dalam ironi sebagai penghasil sawit terbesar namun warganya kesulitan mendapatkan minyak goreng atau mengalami kelangkaan produk seperti Minyakita.

Kuatnya kendali swasta dalam industri olahan sawit turut menjadi tantangan pemerintah dalam mematok harga minyak goreng yang ramah kantong.

Pelaku usaha beroperasi atas dasar pencarian keuntungan, sementara pemerintah mengemban amanat sosial untuk memastikan pangan utama dapat diakses publik dengan harga terjangkau.

"Ada bahaya mengintai jika korporasi terlalu mendominasi pangan strategis. Sebab mereka akan memaksimalkan profit, bukan karena mandat sosial ingin menyediakan pangan murah, berkualitas dan terjangkau," tegasnya sebagaimana dilansir dari berita sumber.

Ia mendorong langkah taktis berupa penambahan fasilitas pabrik pengolahan minyak sawit milik pemerintah. Langkah ini memberikan daya intervensi langsung bagi pemerintah sewaktu pasokan dan harga bergejolak.

"Selagi dikendalikan swasta, pemerintah akan sulit memastikan kebutuhan minyak goreng dengan harga terjangkau dapat terpenuhi," terangnya sebagaimana dilansir dari berita sumber.