INSIDERINDONESIA.COM — Laporan terbaru RMI berjudul Mobilizing Electric Two-Wheeler Finance in Indonesia memetakan tiga risiko utama yang memengaruhi keputusan lembaga pembiayaan: risiko produk dan teknologi, nilai jual kembali kendaraan, serta ketidakpastian permintaan dan kebijakan. Principal RMI Wini Rizkiningayu mengatakan di Jakarta, Senin (24/8), penurunan bunga kredit saja tidak cukup untuk mendorong pertumbuhan pembiayaan yang berkelanjutan.
Empat Intervensi untuk Menekan Risiko Kredit Motor Listrik
RMI merekomendasikan kerangka penurunan risiko melalui empat intervensi utama. Pertama, mekanisme peningkatan modal dan kredit untuk menekan biaya modal di tahap awal pengembangan pasar. Kedua, model bisnis inovatif seperti penggabungan permintaan dan redistribusi risiko agar arus kas lebih terprediksi.
Ketiga, mekanisme perlindungan nilai aset untuk memperkuat kepercayaan terhadap performa kendaraan jangka panjang. Keempat, intervensi infrastruktur pasar untuk membangun fondasi penilaian risiko kredit berbasis data, penetapan harga asuransi, dan penilaian aset.
Bank Komersial Masih Enggan, Multifinance Dominasi Penyaluran
Laporan RMI mencatat pembiayaan motor listrik masih terkonsentrasi pada sejumlah perusahaan multifinance. Keterlibatan langsung bank komersial masih terbatas, padahal harga awal motor listrik menjadi kendala utama konsumen meski biaya operasionalnya relatif lebih rendah.
"Pembiayaan yang lebih baik dapat membantu lebih banyak konsumen mengakses manfaat dari motor listrik, tetapi memperluas pasar akan membutuhkan kepercayaan diri dan dukungan yang lebih besar dari lembaga pembiayaan," ujar Wini.
AISMOLI: Garansi dan Transparansi Baterai Kunci Bankability
Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (AISMOLI) Budi Setiyadi menilai industri harus meningkatkan aspek bankability produk. Menurut dia, garansi, layanan purna jual, transparansi kesehatan baterai, dan nilai jual kembali yang terukur akan meningkatkan kepercayaan perusahaan pembiayaan terhadap aset motor listrik.
"Pembiayaan motor listrik tidak cukup hanya dibuat murah, produknya juga harus semakin bankable," katanya. "Dalam jangka panjang, industri perlu membangun pasar yang tidak hanya bergantung pada insentif pemerintah."
Target 13 Juta Unit 2030 Masih Jauh, Populasi Baru 242 Ribu
Pemerintah menargetkan populasi motor listrik mencapai 13 juta unit pada 2030. Namun, data Kementerian Perindustrian mencatat total populasi baru mencapai 242.909 unit hingga April 2026.
Program Motor Listrik Nasional (Molinas) yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 13 Agustus 2026 mulai menempatkan pembiayaan sebagai bagian penting. Pemerintah berencana mengupayakan bunga cicilan lebih rendah dan pembelian tanpa uang muka untuk mendorong adopsi kendaraan listrik roda dua di pasar dalam negeri.