INSIDERINDONESIA.COM — Teheran -- Iran menghadapi tekanan ekonomi yang disebut Presiden Masoud Pezeshkian sebagai kondisi paling berat sejak Amerika Serikat memberlakukan kembali kampanye sanksinya. Dalam pernyataan yang dilaporkan Iranian Students' News Agency (ISNA), Pezeshkian membandingkan tekanan ini dengan perang rudal yang kerap menjadi sorotan dunia internasional.
"Meskipun kita sedang menghadapi kondisi terburuk dalam perang ekonomi, semua orang melihat perang rudal, tetapi mungkin tidak semua orang melihat tekanan ekonomi," ujar Pezeshkian, Senin (16/6).
Proyek Strategis Tetap Berjalan di Tengah Sanksi
Di tengah keterbatasan akses ke pasar keuangan global, pemerintah Iran justru mencatat progres signifikan pada sejumlah proyek pembangunan. Pezeshkian menyebut pencapaian ini menjadi sangat berarti karena dikerjakan dalam situasi yang penuh hambatan dan konflik.
"Mungkin dalam kondisi normal kita tidak akan mampu mencapai sebanyak ini," katanya. Tekanan eksternal, menurut dia, justru memaksa birokrasi dan sektor usaha mencari solusi alternatif yang lebih efisien.
Akuntabilitas Pejabat dan Peran Sektor Swasta Jadi Kunci
Pezeshkian tidak menampik bahwa masih ada ruang besar untuk perbaikan. Ia menggarisbawahi tiga faktor utama yang bisa mempercepat pemulihan ekonomi: solidaritas masyarakat, akuntabilitas pejabat, serta partisipasi aktif dunia usaha dan investor swasta.
"Saya yakin kita dapat bekerja jauh lebih baik. Dengan solidaritas dan dukungan rakyat, akuntabilitas para pejabat, serta partisipasi sektor swasta dan investor, kita dapat dengan cepat mengatasi berbagai persoalan negara," tambahnya.
Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya ketidakpuasan publik Iran terhadap laju inflasi dan daya beli yang tergerus. Pezeshkian justru membaca situasi ini sebagai momentum untuk mendorong reformasi internal, terutama dalam hal tata kelola pemerintahan.
Warisan Kebijakan Tekanan Maksimum Washington
Kampanye sanksi yang dimaksud Pezeshkian berakar pada keputusan Washington menarik diri dari kesepakatan nuklir 2015 pada 2018. Sejak saat itu, AS memperluas sanksi secara bertahap, menargetkan ekspor minyak mentah Iran yang menjadi tulang punggung pendapatan negara, jaringan perbankan, hingga rantai perdagangan internasional.
Kebijakan "tekanan maksimum" yang diusung pemerintahan AS memang tidak melibatkan pertempuran militer terbuka. Namun dampaknya terhadap ekonomi domestik Iran dinilai lebih dalam dibandingkan konflik bersenjata di kawasan. Nilai tukar rial Iran anjlok drastis, dan inflasi tahunan sempat menembus angka 40 persen pada periode puncak sanksi.
Meski demikian, pernyataan Pezeshkian mengisyaratkan bahwa pemerintahan sipilnya tidak berniat menghentikan proyek pembangunan atau menunggu perubahan kebijakan dari Washington. Fokus jangka pendeknya adalah menjadikan krisis sebagai pendorong efisiensi dan transparansi di tubuh birokrasi.