Khofifah Sebut Pasar Murah Perkuat Pengendalian Harga Pangan
JAKARTA – Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa menyebut pelaksanaan pasar murah menjadi salah satu bentuk intervensi pemerintah untuk memperkuat pengendalian harga pangan, sekaligus menjaga daya beli masyarakat.
"Pasar murah ini bukan sekadar operasi harga. Yang ingin kami jaga adalah daya beli masyarakat," kata Gubernur Khofifah dalam keterangannya di Blitar, Jatim, Minggu sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Khofifah mengatakan pemerintah provinsi menggelar pasar murah di Lapangan Brubuh, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar.
Dengan adanya pasar murah tersebut, menurut Khofifah, ikut menjaga daya beli masyarakat dan memberikan ruang bagi keluarga untuk memenuhi kebutuhan lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan rumah tangga.
Menurut Khofifah, pemerintah tidak cukup hanya merespons ketika terjadi kenaikan harga, tetapi perlu melakukan langkah antisipatif dengan memastikan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi.
"Pemerintah harus hadir untuk memastikan pasokan tersedia, distribusi berjalan dan harga tetap terjangkau," ujarnya sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Khofifah menjelaskan pasar murah yang digelar Pemprov Jatim menghadirkan sejumlah komoditas kebutuhan pokok dengan harga di bawah pasar karena mendapatkan subsidi pemerintah provinsi.
Hingga pelaksanaan di Kabupaten Blitar, Pemprov Jatim telah menggelar pasar murah sebanyak 118 kali di berbagai kabupaten/kota sepanjang 2026.
Pada pasar murah tersebut, beras premium dijual Rp14.000 per kilogram, beras medium SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) Rp11.000 per kilogram, minyak goreng Rp13.000 per liter, gula pasir Rp14.000 per kilogram, dan tepung terigu Rp10.000 per kilogram.
Selain itu masyarakat dapat membeli telur ayam ras Rp20.000 per kemasan, bawang putih dan bawang merah masing-masing Rp6.000 per 250 gram, paket cabai Rp5.000 per 200 gram, serta daging ayam ras Rp32.000 per kemasan.
Khofifah menambahkan intervensi pengendalian harga dilakukan secara bersama dengan pemerintah kabupaten/kota sehingga kebijakan yang dijalankan di tingkat provinsi dan daerah dapat saling melengkapi.
"Yang kami lakukan sebenarnya substitusi dari apa yang telah dilakukan oleh bupati dan wali kota," katanya sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Menurut Khofifah, pasar murah merupakan salah satu instrumen pengendalian inflasi daerah yang berjalan bersama dengan penguatan pasokan, kelancaran distribusi, pemantauan harga, serta koordinasi lintas sektor.
Selain membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, kegiatan tersebut juga memberikan ruang bagi pelaku UMKM daerah untuk memasarkan produknya.
"Jadi ada dua sisi yang kami dorong secara bersamaan, yaitu daya beli masyarakat tetap terjaga dan pelaku UMKM semakin berdaya," ujar Khofifah sebagaimana dilansir dari berita sumber.