Gubernur Jateng Minta Intervensi Pasar Saat Harga Beras Naik 2 koma 5 persen
SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatat ketersediaan beras di wilayahnya hingga Agustus 2026 mencapai 4.348.101 ton, sementara kebutuhan sebesar 2.809.248 ton, sehingga terdapat surplus 1.538.853 ton.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi meminta kepada dinas terkait agar persediaan beras tersebut dapat terdistribusi secara lancar hingga ke tangan konsumen.
Langkah ini diambil setelah hasil pemantauan harga pada 2–6 September 2026 menunjukkan adanya kenaikan harga beras di tingkat pengecer.
Oleh karena itu, Ahmad Luthfi menginstruksikan Dinas Ketahanan Pangan (Dishanpan) dan Bulog setempat untuk memperbanyak gerakan pangan murah serta intervensi pasar.
“Stok kami masih ada. Untuk antisipasi kenaikan harga beras, siapkan Satgas dan lakukan dengan cara yang sebelumnya seperti gerakan pangan murah, penyaluran bantuan pangan, penyaluran beras SPHP, dan memperbanyak kios pangan murah,” kata Luthfi saat menerima audiensi dengan Pimpinan Bulog Jawa Tengah dan Kepala Dishanpan Jawa Tengah di Semarang pada, Selasa (8/9/2026) sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Pemantauan di lapangan telah dilakukan di Pasar Johar Semarang, Pasar Raya Kota Salatiga, Pasar Bandarjo Ungaran, Pasar Projo Ambarawa, Pasar Kendal, serta Pasar Jungke Karanganyar.
Hasil dari pemantauan tersebut memperlihatkan adanya kenaikan harga beras rata-rata sebesar 2,5%.
Kenaikan terjadi pada beras medium non-SPHP sebesar 0,74% sampai 11,11% di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), dengan kisaran harga Rp14.000 hingga Rp15.000 per kilogram.
Sementara itu, beras premium mengalami kenaikan 0,67% sampai 14,09% di atas HET, dengan harga berkisar antara Rp15.000 hingga Rp17.000 per kilogram.
Adapun harga beras SPHP terpantau relatif stabil pada kisaran Rp60.000 sampai Rp62.000 per kemasan 5 kilogram.
Kenaikan harga beras ini diduga dipicu oleh harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani yang rata-rata mencapai Rp7.300 per kilogram, serta Gabah Kering Giling (GKG) di tingkat penggilingan rata-rata Rp8.666 per kilogram.
Kondisi tersebut disinyalir membuat distributor, sub-distributor, grosir, agen, hingga pengecer menahan penjualan guna menghindari kerugian akibat tingginya harga GKP dan terhimpit ketentuan HET dari pemerintah.
“Jangan sampai kenaikan harga beras menyulitkan masyarakat dan memicu inflasi. Segera lakukan intervensi, koordinasi dengan Bulog,” tegas Luthfi sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Kepala Dishanpan Jawa Tengah, Widi Hartanto menambahkan bahwa pemantauan harga pasar terus dijalankan bersama dinas terkait.
Operasi pasar juga terus digencarkan untuk menjaga kelancaran distribusi serta pergerakan beras, salah satunya melalui bantuan pangan dan Gerakan Pangan Murah (GPM).
“GPM saat ini sudah 1.083 kali dengan omzet Rp24,9 miliar,” ujar Widi sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Wakil Pemimpin Wilayah Bulog Jawa Tengah, Gandi Prarista menyampaikan bahwa penyaluran beras SPHP di wilayahnya telah mencapai 100 persen.
Penyerapan beras juga telah terealisasi 100 persen dari target yang ditetapkan.
Guna mengantisipasi dampak El Nino, Bulog pusat memberikan tambahan target penyaluran sekitar 90 ribuan bantuan pangan selama tiga bulan, yaitu Juli, Agustus, dan September 2026.
“Secara umum ketersediaan beras masih cukup. Stok Bulog Jateng ada sekitar 300 ribu ton, dikurangi bantuan pangan itu maka akhir tahun masih ada 200 ribu ton, ini untuk beras medium. Masih ada untuk beras premium,” ujarnya sebagaimana dilansir dari berita sumber.