INSIDERINDONESIA.COM — Presiden Prabowo Subianto meresmikan pengoperasian LRT rute Kelapa Gading-Manggarai di Stasiun Manggarai, Jakarta, dan langsung mengumumkan rencana peluncuran Gerakan Indonesia ASRI dalam satu hingga dua pekan ke depan. Gerakan itu akan melibatkan seluruh gubernur, bupati, dan ketua DPRD se-Indonesia untuk mewujudkan daerah yang aman, sehat, bersih, dan hijau.
Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Stasiun LRT Kelapa Gading sekitar pukul 13.00 WIB untuk menjajal fasilitas sekaligus meresmikan rute baru tersebut. Kedatangannya disambut sejumlah siswa SMP yang telah menunggu di lokasi.
Dalam kunjungan itu, Presiden didampingi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Gerakan ASRI Libatkan Seluruh Kepala Daerah
Usai peresmian, Prabowo menyampaikan rencana mengumpulkan para kepala daerah dan ketua DPRD seluruh Indonesia. Pertemuan itu akan menjadi ajang peluncuran Gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah (ASRI).
"Saya sampaikan sesudah ini mungkin 1-2 minggu, saya akan gelar rapat gubernur bupati seluruh Indonesia, dengan DPRD seluruh Indonesia untuk saya launching Gerakan Indonesia ASRI," kata Presiden Prabowo di Stasiun Manggarai.
Menurut dia, gerakan tersebut bertujuan mewujudkan Indonesia yang lebih hijau dengan pepohonan dan bersih dari sampah. Sasaran itu diharapkan tercapai merata di seluruh daerah.
Banggar Sepakati Rp23 Triliun untuk Gaji PPPK
Badan Anggaran DPR RI dan pemerintah menyepakati anggaran Rp23 triliun untuk membiayai gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melalui APBN 2027. Kesepakatan itu mengubah pola pembiayaan yang selama ini mayoritas bersumber dari APBD.
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menyatakan pembiayaan gaji atau honorarium PPPK akan dialihkan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat mulai 2027.
"Namun pada tahun 2027, Banggar DPR dan pemerintah telah menyepakati untuk gaji atau honorarium P3K ditanggung oleh pusat melalui APBN," kata Said dalam keterangan yang diterima di Jakarta.
Prabowo Soroti Transfer Daerah yang Tak Terserap
Presiden Prabowo menyoroti pengelolaan anggaran pemerintah daerah yang dinilai tidak optimal dalam mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat. Pemerintah pusat, menurut dia, perlu memastikan setiap anggaran negara digunakan secara efektif.
"Kadang-kadang aneh, uang oleh Pemda itu tidak digunakan. Kita ada bukti. Ditaruh di bank, ada macam-macam. Atau ada konflik antara bupati sama DPR. Antara gubernur sama DPR. Jadi uang sudah kita transfer, nggak dipakai," kata Prabowo dalam program "Presiden Prabowo Menjawab".
Pernyataan itu menjadi salah satu pertimbangan dalam kebijakan pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD).
KSP Verifikasi Daycare di Kawasan Industri Cikarang
Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman memastikan layanan daycare di setiap pabrik kawasan industri memenuhi standar. Verifikasi dilakukan bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi di Cikarang, Jawa Barat.
"Saya dengan Ibu Menteri PPPA melihat langsung ke salah satu perusahaan yang memfasilitasi daycare. Karena ini merupakan perintah langsung dari Bapak Presiden pada Mei 2026 bahwa kita pastikan bahwa pelayanan khususnya daycare ini betul-betul sesuai dengan standar," kata Dudung.
Langkah tersebut menyasar dukungan bagi pekerja perempuan dan perlindungan anak di lingkungan industri.
Nusron Wahid Absen Dua Hari, Wamen Beri Penjelasan
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Ossy Dermawan menyatakan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid tidak menghadiri rapat di DPR RI selama dua hari karena memiliki agenda terjadwal.
"Saya hadir di sini, kemarin, mewakili. Tentunya itu adalah penugasan dari beliau sebagai Menteri ATR/BPN," kata Ossy seusai rapat bersama Komisi II DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta.
Ia menyebut agenda dan jadwal Nusron telah disesuaikan dengan penugasan yang bersangkutan.