BI Rate Tetap 5,75 Persen, Fokus ke Risiko Global dan Fiskal
JAKARTA - Bank Indonesia (BI) memutuskan menahan suku bunga acuan di level 5,75 persen pada Rapat Dewan Gubernur Juli 2026. Sejumlah sekuritas menilai arah kebijakan selanjutnya akan ditentukan oleh risiko inflasi dan kebijakan moneter Federal Reserve Amerika Serikat.
Analis Mirae Asset Sekuritas Jessica Tasijawa menilai BI memperkuat bias pro-pertumbuhan melalui kebijakan makroprudensial. Langkah tersebut antara lain menaikkan batas maksimum Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) menjadi 6,0 persen dari Dana Pihak Ketiga, memperkenalkan insentif pendalaman pasar uang (PPU) hingga 2,0 persen mulai 1 September 2026, memperluas aset agunan repo pada akhir September, serta memperkuat Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) mulai 1 Oktober.
Jessica menilai kebijakan ini mendorong perbankan untuk lebih fokus menyalurkan kredit dibandingkan dengan kepemilikan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), sekaligus meningkatkan peran investor asing dalam menyerap penerbitan SRBI.
“Meski rupiah terus menunjukkan pemulihan, penguatannya masih rentan terhadap meningkatnya kembali tensi geopolitik AS-Iran serta risiko inflasi dari puncak El Niño yang diperkirakan terjadi pada Agustus 2026, yang berpotensi mempertahankan tekanan inflasi dan membatasi ruang pelonggaran kebijakan dalam waktu dekat,” ujar Jessica.
Managing Director Research Samuel Sekuritas Indonesia, Harry Su memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga di 5,75 persen, dengan keputusan selanjutnya bergantung pada arah kebijakan The Fed, imbal hasil obligasi pemerintah AS, arus modal, inflasi lokal, dan stabilitas rupiah.
“Dengan inflasi yang sudah berada di dekat batas atas kisaran target, BI diperkirakan akan mempertahankan bias pengetatan. Setiap depresiasi rupiah atau tekanan inflasi yang lebih kuat dari perkiraan dapat dengan cepat menghidupkan kembali alasan untuk pengetatan kebijakan tambahan,” ucap Harry Su.
Samuel Sekuritas juga menyoroti risiko fiskal. Menurut mereka, menjaga kepercayaan investor bergantung pada kemampuan pemerintah menjaga defisit fiskal di bawah 3 persen dari PDB. Risiko terbesar jangka pendek adalah harga energi yang tinggi.
Anggaran 2026 mengasumsikan harga rata-rata minyak mentah dunia 70 US dolar per barel, sementara rata-rata harga minyak sepanjang tahun sudah mencapai 88 US dolar per barel dengan harga Brent sekitar 94 US dolar per barel. Kondisi ini mencerminkan biaya impor bahan bakar yang lebih tinggi bagi Indonesia, mengingat 60 persen permintaan bensin domestik masih dipenuhi oleh impor pada 2025.
Samuel Sekuritas menilai penting bagi pemerintah memangkas pengeluaran program makan bergizi gratis (MBG) dan mengamankan pendapatan pajak yang lebih besar di tengah potensi perlambatan pertumbuhan PDB pada semester kedua 2026.
